Buku Pramuka Boyman
Kedai Atribut Pramuka Scout Addict Kediri menyediakan buku materi Pramuka Boyman 1 dan Boyman 2.
Tenda Dome Arei Outdoor
Kedai Pramuka Scout Addict menyediakan berbagai Tenda Dome Arei Outdoor kapasitas 2 dan 4 orang.
Aneka Produk Loreng Pramuka
Kedai Pramuka Scout Addict menyediakan berbagai macam produk berbahan kain Loreng Pramuka. Produk kami antara lain : Jaket, Celana, Rompi, Topi, dll.
Aneka Produk Logam Cor
Produk atribut perlengkapan Pramuka berkualitas dari Kedai Pramuka ScoutAddict Kediri
Pelayani Pemesanan Pin, Gantungan Kunci, ID Card
Kedai Pramuka Scout Addict juga melayani pemesanan pin, gantungan kunci, Id Card, dll untuk kegiatan maupun souvenir.
Dokumentasi Pengiriman
Dokumentasi dari pesanan yang pernah kami kirimkan. Kami pernah mengirim pesanan dari Aceh sampai Papua.
Kamis, 09 Juni 2011
Pesanan dari Banyuwangi
pesanan dari Serang Banten
Kepala Daerah Tak Boleh Pimpin Kwardasu Pramuka
MEDAN (Berita): Staf ahli Menpora Bidang Revitalisasi Gerakan Pramuka Prof Dr H Amran Razak SE, Msc menegaskan, pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang telah disahkan pada 28 Nopember 2010 menyatakan, tidak memperbolehkan pejabat publik kepala daerah seperti gubernur untuk memimpin Kwarda Pramuka.
Seperti diketahui pemilihan ketua kwardasu periode 2011-2016 akan dilaksanakan musyawarah daerah (musda) pada pertengahan bulan Juni 2011 telah mencuat empat nama yakni, Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho, Kabiro Keuangan Drs Syafii, tokoh masyarakan Raziman Tarigan dan Ketua Aptisi Sumut H Bahdin Nur Tanjung SE MM.
“Pramuka memiliki azas non politis, kemandirian, otonom dan netral secara tegas tidak lagi memperkenankan gubernur untuk memimpin organisasi kepanduan pramuka, karena gubernur hanya bisa sebagai ex officio selaku pembina daerah (Mabidasu),” kata Prof Amran Razak menjawab wartawan pada sosialisasi UU No 12 Tahun 2010 di Hotel Madani Medan , Selasa (7/6) sore.
Sosialisasi tersebut dibuka Kadispora Sumut Ristanto SH dan dihadiri Ketua Aptisi Sumut H Bahdin Nur Tanjung SE MM, Rektor ITM Ir Mahrizal Masri MT diikuti peserta perwakilan dari Kwardasu, Kwartir, PGRI, Aptisi, LSM dan mahasiswa.
Untuk menghindari kegiatan politis, maka pramuka mempertegas agar tidak melibatkan pejabat publik terkait langsung dalam kegiatan kepramukaan di daerah. Walaupun tidak ada sanksi namun secara hukum bila ketentuan undang-undang tersebut dilanggar maka yang bersangkutan akan masuk ke ranah hukum.
“Kita berharap agar gerakan pramuka tidak banyak lagi campur tangan pejabat publik. Kepada calon ketua kwardasu yang berasal dari kalangan pejabat publik seperti Plt Gubsu agar tidak rangkap jabatan mengingat pramuka memiliki sifat empat kepramukaan yang harus dijunjung tinggi,” tambahnya.
Untuk itu, Prof Amran Razak mengimbau agar pejabat publik atau kepala daerah mengundurkan diri dari pencalonan ketua kwaradasu dan memberikan mandat dan kesempatan kepada calon lainnya untuk bertarung memimpin organisasi kepramukaan di Sumut itu.
Dalam paparannya, urgensi undang-undang gerakan pramuka lahirnya adalah atas keinginan masyarakat untuk membentuk karakter generasi muda. Hal ini memberi dorongan bagi DPR RI bersama pemerintah yang didukung kwarnas gerakan pramuka membentuk undang-undang tersebut.
“Bangsa Indonesia membutuhkan generasi muda yang berkarakter unggul untuk menjaga kelangsungan bangsa dan negara serta memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara ini,” jelasnya.
Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.
Rektor ITM Mahrizal Masri sebagai penggagas sosialisasi UU No 12 Tahun 2010 ini menambahkan, akan mengaktifkan kembali gerakan pramuka di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.“Kegiatan pramuka ini juga untuk menghindari gerakan separatis masuknya pengaruh faham yang menyesatkan yang tak diinginkan yang dapat mengganggu mahasiswa dan ITM,” pungkasnya.
Sumber : beritasore.com
Rabu, 08 Juni 2011
Pesanan dari Banyuwangi
Pesanan dari Situbondo part II
Pesanan dari Madiun
Sabtu, 04 Juni 2011
Tangkal NII dengan Pramuka
MATARAM-Popularitas Pramuka dalam kegiatan ekstrakulikuler siswa cukup rendah. Hal ini disayangkan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Padahal, Pramuka sangat efektif dalam membangun karakter kedisiplinan dan kebangsaan generasi penerus bangsa.
Karena itu, mulai saat ini, ia meminta seluruh sekolah di Kota Mataram mengaktifkan kembali Pramuka. Permintaan itu disampaikan Ahyar usai pelantikan dirinya sebagai Pembimbing Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Mataram, Rabu (1/6) lalu.
Menurut orang nomor satu di Pemkot Mataram itu, gerakan Pramuka bisa menjadi alat meminimalisasi terjerumusnya pelajar ke faham atau organisasi yang tidak jelas. Misalnya organisasi NII (Negara Islam Indonesia). ‘’Saya rasa gerakan Pramuka mempunyai manfaat positif yang luar biasa. Karena itu perlu diefektifkan kembali,’’ ujar politisi Partai Golkar ini.
Namun Ahyar sadar, untuk menghidupkan kembali Pramuka memerlukan usaha yang tidak mudah. Artinya, perlu langkah-langkah konkret untuk bisa mendekatkan para siswa dengan Pramuka. ‘’Tapi sekali lagi saya katakan, Pramuka ini penting sebagai langkah pembinaan karakter kepribadian maupun kebangsaan,’’ tegasnya.
Bahkan untuk mendekatkan pelajar dengan Pramuka, Ahyar berencana mewajibkan siswa SD sampai SMA untuk memakai seragam Pramuka lengkap sehari dalam seminggu. ‘’Selama ini memang sudah dilakukan. Tapi pakaian Pramuka-nya belum lengkap,’’ kata Ahyar yang saat itu menggunakan Pakaian pramuka lengkap.
Penggunaan pakian Pramuka itu rencananya dilakukan setiap hari Sabtu. Namun hingga saat ini, itu masih rencana karena pihaknya juga perlu meminta pendapat atau masukan dari seluruh kepala sekolah. ‘’Jadi nanti tidak hanya pelajar tapi guru dan kepala sekolah juga ikut memakai pakaian pramuka lengkap,’’ jelasnya.
Sementara Ketua Kwartir Daerah NTB H Rosiady Sayuti yang hadir pada kesempatan itu menilai, revitalisasi gerakan Pramuka sifatnya penting. Karena itu, ia meminta seluruh daerah di NTB, terutama Kota Mataram menggerakkan kembali Pramuka di sekolah-sekolah.
‘’Memakai pakaian pramuka lengkap sekali dalam seminggu harus dijadikan sebagai sebuah tradisi,’’ pesannya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram H Ruslan Effendy menyatakan siap menindaklanjuti keinginan Kwarda NTB dan Kwartir Cabang Kota Mataram untuk mewajibkan pelajar memakai pakaian pramuka sekali dalam seminggu. Ia rencananya akan mengumpulkan kepala sekolah dalam waktu dekat ini.
‘’Insya Allah hari Rabu nanti akan kita kumpulkan semua kepala sekolah untuk mematangkan rencana ini,’’ katanya.
Sumber : lombokpost
Jumat, 03 Juni 2011
Pesanan dari Kotamobagu Part II
Pesanan dari Madiun
Pesanan dari Lubuk Linggau
