SARMI – Kepengurusan kwartir cabang (Kwarcab) 
gerakan pramuka Kabupaten Sarmi masa bakti 2013-2018 yang diketuai oleh 
Ny. Fransina Padwa Manibor, S.Pd., secara resmi dilantik oleh Bupati 
Kabupaten Sarmi, Drs. Mesak Manibor, M.MT. 
Setelah dirinya dilantik 
sebagai ketua majelis pembimbing cabang (Kamabicab) gerakan pramuka 
Kabupaten Sarmi periode 2013-2018 beserta pengurus lainnya untuk masa 
bakti yang sama oleh Ketua Kwartir Daerah (Kakwarda) gerakan pramuka 
Papua, Alex Hesegem, S.E., di Aula Kantor Bupati Sarmi, (20/11) kemarin.
Dalam
 arahannya, Alex Hesegem menyampaikan bahwa, pelantikan Bupati Sarmi, 
Drs. Mesak Manibor, M.MT., sebagai Kamabicab adalah sesuai dengan agenda
 dan permintaan yang disampaikan oleh Kwarda gerakan pramuka Papua. Dan 
hal tersebut merupakan tradisi dalam gerakan pramuka, dimana setiap 
orang yang terpilih menjadi bupati maupun gubernur, pramuka melantik 
majelis pembimbing daerah (Mabida) dan mabicab sesuai dengan 
undang-undang kepramukaan.
“Kami masih punya pekerjaan rumah (PR) 
lagi, dimana beberapa kabupaten baru harus kami lantik ketua dan anggota
 pengurusnya. Persyaratannya kita di kwarda harus meminta kesediaan, 
sehingga apabila bersedia, maka kita akan bersama-sama menyusun 
kepengurusannya untuk dilakukan pelantikan. Dan Puji Tuhan karena hari 
ini (kemarin, red) sekaligus kita juga bisa melantik kepengurusan 
kwarcab. Dan untuk kepengurusan kwarda akan dilantik tahun depan, dan 
kami akan meminta kesediaan pak gubernur untuk dilantik menjadi mabida, 
yang pelantikannya akan dilakukan oleh kwarnas dari Jakarta,” tutur 
Kakwarda.
 
         
   
    
Dikatakan, hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam 
Kepramukaan, dalam hal bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia. Dan Perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah telah 
tertuang dalam undang-undang kepramukaan, dimana untuk kepengurusan 
kwartir nasional (Kwarnas), pembimbing nasional adalah presiden bersama 
para menteri, kemudiaan di daerah adalah gubernur, bupati dan walikota.
“Hal
 ini sangat penting karena sasaran tugas kita yaitu membina dan 
membentuk karakter anak bangsa dimana saja kita berada. Anak bangsa ini 
mulai dari usia anak-anak hingga dewasa, namun dalam perjalanan kita 
sudah banyak yang usianya tua tapi masih aktif di pramuka karena mereka 
memiliki semangat jiwa muda. Dan tugas utama pramuka adalah 
mempersiapkan anak bangsa yang mempunyai moral, mempunyai iman, taqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berteknologi tinggi, itu 
idealnya,” ujar Hesegem. 
Akan tetapi, lanjutnya, kenyataan yang kita
 hadapi di Indonesia, khususnya di Papua, generasi muda sifatnya labil 
mengikuti perkembangan jaman, artinya kalau ikut perkembangan yang bagus
 maka akan menjadi orang yang bagus, tetapi kalau ikut perkembangan yang
 tidak bagus maka orang tersebut akan mengikuti perkembangan lingkungan 
yang tidak bagus, seperti pergaulan bebas, pesta narkoba, sex bebas yang
 mengakibatkan terjangkitnya penyakit yang mematikan seperti HIV/AIDS.
“Tugas
 pramuka untuk merekrut dari anak-anak, pemuda, sehingga nantinya 
menjadi pelopor untuk mengajarkan orang tentang hidup yang lebih baik, 
hidup yang sopan, hidup yang pancasilais, hidup yang agamais, hidup yang
 negarawan, dan menjadi berkat untuk orang tua, berkat untuk lingkungan,
 berkat untuk masyarakat, dan berkat untuk bangsa dan Negara. Ini 
merupakan pendidikan, pembentukan karakter anak bangsa, dan ini yang 
sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Dan disinilah sangat 
penting pramuka menjadi partner pemerintah daerah, sehingga secara 
bersama-sama mengarahkan kepada generasi muda untuk sama-sama melakukan 
pembangunan, sama-sama memelihara hasil pembangunan, dan sama-sama 
menikmati hasil pembangunan yang dicapai,” ujarnya lagi.
Dikatakannya
 juga, bahwa pramuka telah merevitalisasi undang-undang kepramukaan di 
Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah harus ikut memberi dukungan 
karena anggaran untuk kegiatan pramuka tersedia. Dan perlu dilakukan 
karena dalam pramuka ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk anak-anak,
 yaitu dalam bentuk perkemahan, dalam bentuk diskusi, dalam bentuk 
ceramah, dalam bentuk kampanye tentang cara hidup yang lebih baik di 
kalangan pemuda, dan hal-hal tersebut di luar pendidikan.
“Khusus 
untuk sekolah, dengan telah direvitalisasinya undang-undang kepramukaan,
 maka yang sedang kita pikir dan kita ingin mendorong kepengurusan baru 
kwarnas untuk bisa berjuang agar negara ini menyediakan anggaran khusus 
untuk pramuka, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Kita 
sama-sama meminta agar disediakan pada APBN sehingga program pembinaan 
terhadap anak-anak lewat kegiatan pramuka dapat ditangani secara baik,” 
jelasnya.
Dalam dunia pendidikan, tambahnya lagi, pramuka dimasukan 
dalam kegiatan muatan lokal yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga
 informal, sehingga kegiatan pramuka bisa dihidupkan kembali di 
sekolah-sekolah lewat gugus depan (Gudep) yang dibentuk, kemudian di 
laporkan kepada kwarcab sehingga kwarcab dapat melakukan kerja sama 
dengan kepala sekolah. Dan kwarcab juga harus bekerja sama dengan dua 
lembaga yang menangani pramuka, yakni dinas pemuda dan olahraga, serta 
dinas pendidikan dan pengajaran, dalam menyusun program kerja yang 
mengarah pada pembinaan generasi muda, mulai dari tingkat anak-anak, SD,
 SMP, SMA, hingga kepada jambore-jambore yang lebih besar.
“Saya 
percaya behwa kegiatan pramuka di Kabupaten Sarmi bukanlah hal yang 
baru, karena kakak-kakak yang baru dilantik dalam pengurusan mabicab dan
 kwarcab sering sekali saya bertemu di kwarda, sering bertemu juga pada 
kegiatan perkemahan-perkemahan. Untuk itu, saya berharap dengan 
dilantiknya pak bupati sebagai ketua mabicab baru, maka semua yang sudah
 dilantik sudah bisa melaksanakan program-program yang berkaitan dengan 
kegitan pramuka,” pinta kakwarda.
Sementara itu, Ketua Mabicab 
Gerakan Pramuka Kabupaten Sarmi, Drs. M. Manibor, M.MT., dalam 
sambutannya disampaikan bahwa, pelantikan yang telah dilakukan adalah 
merupakan suatu sejarah baru, meskipun pada waktu-waktu sebelumnya 
pernah dilakukan hal yang sama untuk kepengurusan kwarcab sebelumnya. 
Dan Pemerintah wajib memberikan dukungan, baik dalam bentuk bantuan 
moril maupun finansial guna menggerakan dan menghidupkan organisasi 
kepramukaan, agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai harapan
 masyarakat dan pemerintah.
“Agar pembinaan dapat berjalan dengan 
baik dan tidak terkesan “tiba akal tiba masa”, dimana program yang 
dibuat bersifat asal-asalan sehingga tidak dapat menyelesaikan 
persolan-persoalan pada generasi muda saat ini. Dan persoalan-persoalan 
yang dimaksudkan adalah seperti penyakit-penyakit sosial, penyalahgunaan
 oba-obat terlarang, minuman keras, seks bebas, hamil muda, perkelahian 
massa atau tawuran antar pelajar. Hal-hal ini yang mengakibatkan 
generasi muda telah terdegradasi moralnya, dimana yang muda tidak lagi 
menghormati yang tua, murid tidak lagi menghormati guru, dan masih 
banyak lagi penyakit-penyakit lainnya yang melanda anak-anak remaja kita
 saat ini, beber Manibor.
Menurutnya, pendidikan kepramukaan dapat 
dicapai dengan dua hal, yaitu pertama, mengupayakan pendidikan 
kepramukaan menarik bagi para siswa dengan menyediakan pembina yang 
handal, melengkapi gugus depan dengan berbagai sarana dan prasarana 
kepramukaan, serta menyediakan dana operasional gugus depan. Kedua, 
mengupayakan lingkungan sekolah mendorong perkembangan pendidikan 
kepramukaan. Antara lain dengan memasukan pelaksanaan pendidikan 
kepramukaan dalam akreditasi sekolah, memasukan aktifitas guru pada 
penilaian kinerja tahunan, serta memperhitungkan keterlibatan murid 
dalam kegiatan kepramukaan.
“Kepada pengurus kwartir cabang dan 
kwartir ranting serta para Pembina gerakan pramuka di Kabupaten Sarmi, 
saya menghimbau agar kiranya dapat secara bersama-sama meningkatkan 
kualitas gugus depan sebagai wahana pendidikan dalam pembentukan 
karakter generasi anak bangsa,”pungkas Manibor.
Sumber : http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/item/10822-pengurus-mabicab-dan-kwarcab-pramuka-sarmi-dilantik