Sosiolog Imam B Prasodjo tidak mau banyak terlibat dalam polemik keberadaan gerakan kepemudaan sejenis pramuka yang berada di bawah naungan organisasi atau partai politik tertentu. Namun, Imam meminta agar pramuka tak boleh ditunggangi partai politik.
"Saya tidak mau ikut perdebatan, tapi saya tahu sedang ada perdebatan apakah nantinya pramuka ini akan menjadi wadah tunggal atau wadah yang beragam di negeri ini," ujar Imam dalam paparannya di RDPU dengan Komisi X dan pemerintah terkait Panja RUU tentang Kepramukaan, Selasa (31/8).
Meski demikian, Imam menegaskan agar pramuka netral. "Tetapi menurut saya, pramuka itu tidak boleh ditunggangi oleh partai politik. Karena kalau nanti partai politik membuka atau mengadakan kegiatan sejenis pramuka, maka akan terkontaminasi oleh interest-interest politik," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyampaikan pesan kepada Panja RUU tentang Kepramukaan. "Saya berpesan agar nanti dalam RUU jangan sampai pramuka dijadikan organisasi massa yang terafiliasi dengan lembaga-lembaga politik," kata Imam.
Bagi Imam, hal ini penting karena politik bisa memberikan imbas tertentu pada citra pramuka itu sendiri. "Karena kalau nanti pramuka masuk menjadi bagian dari partai politik, jika politik itu tercemar maka pramuka itu juga nanti akan tercemar. Ini menurut saya begitu. Ini harus dijaga," tegas Imam.
Terhadap PKS yang juga membuat gerakan kepemudaan sejenis, Imam memberikan kesannya. "Seperti yang dilakukan PKS, itu memang sebuah terobosan. Karena jika organisasi-organisasi di kepartaian melakukan cara-cara militer, PKS menggunakan pramuka sebagai security guard-nya. Ini memang tampaknya lebih ramah," kata Imam.
Namun, ia menyarankan agar tidak hanya PKS yang membuat kegiatan sejenis. "Boleh saja berperan seperti itu. Hanya saja harus semua partai, tidak boleh hanya PKS sendiri. Karena kalau hanya PKS sendiri maka hanya PKS yang jadinya mempunyai pramuka," ujar Imam.
Bagi Imam, hal ini terkait dengan netralitas yang harus dimiliki pramuka. "Padahal, pramuka ini organisasi yang harusnya netral. Maka kalau pramuka mau dinetralkan, menurut saya pengurus pramuka harus menjaga jangan sampai pramuka ini menjadi shadow dari partai tertentu. Itu menurut saya hal yang prinsip," tandasnya.end
Sumber: Jurnal Parlemen
"Saya tidak mau ikut perdebatan, tapi saya tahu sedang ada perdebatan apakah nantinya pramuka ini akan menjadi wadah tunggal atau wadah yang beragam di negeri ini," ujar Imam dalam paparannya di RDPU dengan Komisi X dan pemerintah terkait Panja RUU tentang Kepramukaan, Selasa (31/8).
Meski demikian, Imam menegaskan agar pramuka netral. "Tetapi menurut saya, pramuka itu tidak boleh ditunggangi oleh partai politik. Karena kalau nanti partai politik membuka atau mengadakan kegiatan sejenis pramuka, maka akan terkontaminasi oleh interest-interest politik," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyampaikan pesan kepada Panja RUU tentang Kepramukaan. "Saya berpesan agar nanti dalam RUU jangan sampai pramuka dijadikan organisasi massa yang terafiliasi dengan lembaga-lembaga politik," kata Imam.
Bagi Imam, hal ini penting karena politik bisa memberikan imbas tertentu pada citra pramuka itu sendiri. "Karena kalau nanti pramuka masuk menjadi bagian dari partai politik, jika politik itu tercemar maka pramuka itu juga nanti akan tercemar. Ini menurut saya begitu. Ini harus dijaga," tegas Imam.
Terhadap PKS yang juga membuat gerakan kepemudaan sejenis, Imam memberikan kesannya. "Seperti yang dilakukan PKS, itu memang sebuah terobosan. Karena jika organisasi-organisasi di kepartaian melakukan cara-cara militer, PKS menggunakan pramuka sebagai security guard-nya. Ini memang tampaknya lebih ramah," kata Imam.
Namun, ia menyarankan agar tidak hanya PKS yang membuat kegiatan sejenis. "Boleh saja berperan seperti itu. Hanya saja harus semua partai, tidak boleh hanya PKS sendiri. Karena kalau hanya PKS sendiri maka hanya PKS yang jadinya mempunyai pramuka," ujar Imam.
Bagi Imam, hal ini terkait dengan netralitas yang harus dimiliki pramuka. "Padahal, pramuka ini organisasi yang harusnya netral. Maka kalau pramuka mau dinetralkan, menurut saya pengurus pramuka harus menjaga jangan sampai pramuka ini menjadi shadow dari partai tertentu. Itu menurut saya hal yang prinsip," tandasnya.end
Sumber: Jurnal Parlemen
0 komentar:
Posting Komentar